Sebuah negara yang melahirkan dan sebagai pemilik sah 'Pancasila', yang bernama Indonesia, lagi-lagi di kejutnya dengan adanya pemberitaan yang membuat panasnya kopi hitam kita semakin mantap untuk di seruput. Setelah sekian banyaknya kegaduhan yang terjadi pada tahun 2015, dari mulai genitnya pimpinan DPR RI kepada Donald Trump, yang diakhiri dengan pertarungan koorporat kelas kakap yang berujung pada kasus 'papa minta saham'. Kini tahun 2016 dibuka dengan pertunjukan 'konser sarinah' yang di mainkan oleh sekelompok teroris amatiran, dan membuat geger dunia persilatan kita. Berbagai spekulasipun bermunculan, bahkan memaksa rakyat untk menjadi pengamat terorisme dadakan, bak intelijen kelas eksekutif. Di saat situasi dan kondisi psikologis rakyat pasca 'konser sarinah' yang mulai stabil, pada selasa (19/1) rakyat Indonesia dikagetkan lagi dengan adanya berita di berbagai media massa tentang terjadinya pembakaran massal ratusan tempat tinggal umat manusia eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Insiden pembakaran rumah pemukiman eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), yang dilakukan oleh sekelompok massa di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, merupakan puncak dari sekian rentetan peristiwa riuhnya pemberitaan soal banyaknya orang hilang secara misterius yang dikait-kaitkan dengan organisasi kemasyarakatan GAFATAR. Tak pelak, ada sekitar 700 lebih umat manusia yang diduga eks anggota Gafatar harus di evakuasi dari lepas kontrolnya amarah kelompok massa warga yang resah akan keberadaan eks anggota Gafatar. Sebab, selain membakar rumah-rumah, kelompok massa warga juga di duga ada yang sedikit melakukan tindakan kearah kekerasan fisik terhadap ratusan eks anggota Gafatar. Pembakaran tersebut seiring dengan makin tingginya popularitas organisasi Gafatar, yang selalu dikaitkan dengan banyaknya kasus orang hilang secara misterius beberapa minggu lalu. Selain itu, organisasi kemasyarakatan yang mengklaim sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial-budaya dan ekonomi ini juga, di anggap sebagai Reingkarnasi dari organisasi Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan 'nabi palsu' Ahmad Musadeq, yang beberapa tahun lalu sudah dinyatakan sesat oleh MUI. Gafatar juga kerap disebut sebagai metamorfosis dari Komar (Komunitas Millah Abraham), yakni organisasi keagamaan yang menggabungkan ajaran islam, nasrani dan yunani. Menurut penulis, atas dasar itu lah Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, menegaskan secara sigap organisasi Gafatar tidak terdaftas di Dirjen Kemendagri, dan menyatakan Gafatar sebagai ormas terlarang. Sehingga mengundang ketertarikan media massa untuk menjadikan Gafatar sebagai objek berita yang dinilai seperti 'gadis cantik nan seksi'. Ujian akan kesaktian 'mantera' Pancasila sebagai dasar negara wajib kita jawab, pengejawantahan akan nilai-nilai keTuhanan, kemanusiaan dan persatuan, sejatinya perlu kita jalankan dalam kehidupam berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap penyelesaian berbagai macam kasus tidak berujung pada kerusuhan massal seperti yang dialami oleh ratusan eks anggota Gafatar. Misi Mulia dan Ketidakpuasan Terhadap Negara Penulis bukanlah mantan anggota maupun loyalis Gafatar, tetapi penulis mencoba melihat Gafatar dari sudut pandang keawaman penulis, sebab penulis tidak tau betul bentuk kesesatan Gafatar dalam hal keyakinan beragama. Dalam website resmi gafatar.com, penulis menilai, kerangka dasar berdirinya organisasi yang di nahkodai oleh Mafhul Tumanurung atas dasar pandangan terhadap kondisi negara yang belum merdeka, Gafatar menilai Indonesia masih terjajah oleh neokolonialisme. Selain itu, Gafatar menganggap prilaku pejabat negara yang serakah dan kerap bertindak amoral. Sehingga, ketum Mafhul Tumanurung menegaskan, yang menjdadi fokus garapan organisasinya yakni ketahanan dan kemandirian pangan. Program kerja itulah yang kemudian mengharuskan setiap anggotanya untuk melakukan hijrah ke luar jawa untuk bertani dan bercocok tanam. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti donor darah, kajian anti korupsi, dll. Secara sepintas, tujuan dan aktifitas kerja organisasi dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara tergolong mulia. Sebab fokus garapan Gafatar bermuara pada kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional. Disatu sisi penulis menilai, Gafatar merupakan salah satu komunitas yang didirikan oleh sebagian kecil masyarakat, yang berangkat atas ketidakpuasan terhadap negara. Sebab hasis penelusuran penulis terhadap jejak langkah Gafatar, pada saat pendeklarasian yang digelar di gedung JIEXPO Jakarta tahun 2012 lalu, ditandai dengan tabuh (pukul) 1.550 kentongan, yang dianggap sebagai simbol harus bangunnya Indonesia dari tidur panjang. Tak hanya itu, dalam sambutannya, Ketua Umum Mafhul Tumanurung juga berharap, dengan lahirnya Gafatar, dapat menghadirkan 'Fajar' untuk Indonesia yang dianggap 'gelap gulita'. Acara deklarasi juga dihadiri oleh beberapa tokoh, seperti budayawan Sujiwo Tejo, Taufik Ismail. Bahkan, tokoh seperti Samad Riyanto mantan pimpinan KPK juga mengaku pernah menjadi bagian dari Gafatar, sebelum akhirnya ramai diberitakan seperti sekarang yang pada akhirnya Samad Riyanto juga ikut menyatakan mencurigai akan kesesatan GAFATAR. Namun disisi lain, penulis berharap kepada elit Gafatar untuk dapat menjawab dan menjelaskan secara detail dan terbuka, terkait keterlibatan Ahma Musadeq, yang diposisikan sebagai guru spritual daripada Gafatar. Ini menyangkut rekam jejak Ahmad Musadeq yang pernah di vonis penjara akibat terbukti melakukan penistaan terhadap agama. Sehingga dapat meyakinkan publik akan pernyataan Mahful Tumanurung, bahwa Gafatar tidak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan. Masalah keagamaan bukanlah menjadi ranah kerja Gafatar, "urusan agama kita serahkan kepada ahlinya dan pribadi masing-masing." Tegas Mafhul, pada saat Rakernas ke III Gafatar, 26 Februari 2015 lalu. Pendewasaan Sikap Berbangsa dan Bernegara Sebagai manusia yang berpijak diatas negara hukum, seharunya tindak tanduk kita tidak menabrak ketentuan peraturan yang berlaku. Tindakan kekerasan maupun main hukum sendiri, tidak dibenarkan sama sekali oleh aturan kita sebagai warga negara, maupun sebagai manusia yang beragama. Maka dari itulah, kejadian yang terjadi di Kabupaten Mempawah sangat melenceng dari hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, insiden tersebut jg tidak sesuai dengan hukum agama apapun. Sebab, inti dari pengejawantahan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan 'Ruh' dariapa hidup beragama adalah 'Kemanusiaan'. Hal ini perlu disadari oleh seluruh Rakyat Indonesia, sehingga kejadian semacam ini tidak akan terulang kembali. Selain itu, Negara harus hadir dengan capat, aparat keamanan harus bisa meningkatkan kemampuan inteligensinya, sehingga konflik horizontal dapat di deteksi sedini mungkin. Pemerintah daerah juga harus bisa menjadi mediator yang bijak, sehingga tidak terjadi adanya pergerakan massa yang mengarah pada main hukum sendiri. Dan akhirnya pula, kewibaan Kepala Daerah sebagai representasi negara tidak jatuh, akibat hanya bisa menangis menyaksikan gesekan antara kedua kelompok yang dikarenakan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mereda dan memediasi antara kelompok massa dan eks anggota Gafatar. (*) Penulis: Wahidan (Wakil Ketua DPD KNPI Kota Banjar)